PAUD Harus Terakreditasi

DR WAHIDIN. PE – Keberadaan PAUD di tengah masyarakat luas sangat membantu masyarakat. Khususnya yang memiliki ekonomi rendah untuk menyekolahkan anaknya di usia dini.
Keberadaan PAUD ini membuat masyarakat tidak bisa berkelit untuk tidak bisa menyekolahkan anaknya sejak dini. Biaya yang murah serta letaknya yang strategi di tengah masyarakat memberikan kemudahan untuk menyekolahkan anak.
Namun biaya yang murah diterapkan PAUD, membuat sejumlah masyarakat mendiskriditkan keberadaan lembaga non formal ini. Image pendidikan tidak berkualitas menjadi kekhawatiran sejumlah masyarakat. Apalagi saat ini TK berlomba-lomba menggandeng lembaga pendidikan luar negeri untuk kemudian diterapkan di lembaga pendidikannya seperti Singapore learning dan masih banyak lagi.
Padahal beda antara PAUD dengan TK hanya terletak pada jalur perolehannya saja. Jika TK terletak pada jalur pendidikan formal sedangkan PAUD terletak pada jalur non formal. Namun setelah selesai belajar di kedua lembaga pendidikan tersebut bisa langsung masuk ke SD.
Karena itulah, untuk menghilangkan image tersebut, PAUD juga harus di akreditasi. Hal itu terungkap saat Badan Akreditasi Nasional (BAN) Pendidikan Non Formal (PNF) pusat menggelar lokakarya dan sosialisasi kepada seluruh lembaga yang termasuk PNF termasuk PAUD di aula Disdikpora Kota Palembang kemarin (25/6).
Astuti Yudo SS, anggota BAN PNF saat ditemui koran ini mengakui untuk melihat peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari nilai akreditasi yang diperoleh sekolah tersebut.
“Tujuan dari akreditasi itu untuk mengetahui kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur PNF di setiap jenjang dan jenis pendidikan lembaga itu,” jelasnya.
Dikatakannya, keakreditasian lembaga pendidikan pada dasarnya atas inisiatif dari pengelola pendidikan itu sendiri. Untuk memperoleh akreditasi juga relatif mudah, pengelola membuat surat permohonan dengan melampirkan surat izin lembaga, kemudian pihak BAN PNF sendiri akan mengirimkan instrumen sesuai dengan bidang yang dipilihnya.
“Jika membuat kursus bahasa Inggris, instrumen yang akan kita kirim juga berbahasa Inggris. Setelah diisi bisa langsung memberikan kepada BAN PNF, dan kita nilai. Jika kita nilai layak kita akan mengirimkan asesor ke lembaga itu,” jelas Astuti.
Asesor sendiri lanjutnya, bertugas melihat secara langsung keberadaan lembaga sesuai dengan pengisian instrumen. Jika hal yang krusial dari lembaga tersebut tidak ada, maka langsung ditolak pengakreditasiannya.
“Seperti contoh lembaga kursus jahit, namun setelah di survey mesin jahitnya tidak ada, maka itu langsung kita tolak,” tegasnya.
Sementara itu Drs Herman Burhan MSi, Kepala Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) menuturkan, pengakreditasian dalam sebuah lembaga pendidikan sangat penting. Dengan akreditasi dapat lebih teratur mengenai administrasi, ketenaga kerjaan dan kelembagaan.
“Itu penting sekali karena menyangkut kualitas pendidikan di sekolah itu,” katanya.
Di Palembang, bidang PNF hanya baru ada 9 lembaga yang sudah diakreditasi. “Kita baru ada 9 lembaga yang sudah diakreditasi, tentunya kita menghimbau untuk segera mengakreditasikan sekolahnya,” harap Herman.
Pada lokakarya dan Sosialisasi BAN PNF ini dihadiri 43 orang yang terdiri dari kursus 24 orang, PKBM 16 orang, PAUD 8 orang dan PBM 5 orang.
“Dalam sosialisasi di Palembang ini kita mendapat bagian terakhir setelah BAN PNF road show ke berbagai daerah di Indonesia. Di Sumsel hanya Palembang dan Banyuasin saja,” ujar H Fathoni Husin Umri Kasi Kursus dan Kelembagaan Disdikpora Kota Palembang.